Perempuan dalam Pusaran Diskriminasi

Foto : Google
Foto : Google

Perempuan dan diskriminasi adalah sebuah kegelisahan, pusaran-pusaran ketidakadilan yang dialami perempuan ternyata banyak macamnya antara lain, kekerasan, marginalisasi, dinomer duakan, stereotipe, serta diskriminasi. Pembedaan peraturan untuk perempuan dapat ditemui  dalam Peraturan Daerah (Perda) di seluruh Indonesia. Khusus di  Jawa Barat terdapat sekitar 90 kebijakan Perda yang dianggap tidak ramah terhadap perempuan.

“Perempuan diberikan peraturan khusus antara lain untuk mencegah adanya diskriminasi.” Itulah yang dikatakan oleh Niken Savitri Dosen Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung. Ketika mengisi acara Expert Meeting di Universitas Kristen Maranatha Bandung bekerja sama dengan Komisi Nasional Anti Kekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) pada, Rabu (12/11).

Niken memaparkan terlebih dahulu hak konstitusional perempuan sebagai warga negara Indonesia. Hak konstitusional yang dimiliki oleh perempuan sama halnya dengan kelompok masyarakat lain yang hak-haknya dijamin  konstitusi termasuk di dalamnya Hak Asasi Manusia (HAM).

“Namun keberadaan Otonomi Daerah menghasilkan beberapa kebijakan yang tidak kondusif dan justru tidak memenuhi hak konstitusional perempuan, misalnya ada beberapa kebijakan di Jawa Barat yang menyangkut kontrol terhadap tubuh perempuan serta pembatasan kebebasan hak agama,” jelasnya.

Lebih jauh lagi Niken menjelaskan bahwa diskriminasi yang terjadi terhadap perempuan terbagi menjadi diskriminasi langsung  maupun yang tidak langsung. Diskriminasi tidak langsung atau secara terselebung ini kebanyakan tidak disadari oleh perempuan. Misalnya, dengan konstruksi sosial yang telah subur di masyarakat, bahwa perempuan yang keluar malam adalah perempuan yang tidak baik. Hal ini diperkuat dengan kebijakan di daerah yang mengatur semua tingkah laku perempuan, seperti adanya jam malam dan ketenagakerjaan perempuan.

Tabir diskriminasi ini dikuak dalam seminar bertajuk “Kebijakan Konstitusional untuk Pemenuhan HAM dan Hak-Hak Konstitusional Perempuan di Jawa Barat” yang diinisiasi oleh Komnas Perempuan bekerja sama dengan Jaringan Kerja antar Umat Beragama (Jakatarub), Praxis in community, Sapa Institut dan Gereja Kristen Pasundan Bandung.

Komisioner Komnas Perempuan, Kunthi  Tridewiyanti mengatakan bahwa kondisi yang dicita-citakan yaitu kondisi dimana tidak adanya kekerasan dalam bentuk apapun terhadap perempuan, serta penegakan HAM perempuan di Indonesia.

Kekerasan yang dialami perempuan ini bersumber dari tiga ranah yang berbeda. Ranah personal seperti kekerasan dalam rumah tangga. Ranah Komunitas dalam masyarakat dan ranah negara, diskriminasi yang dilakukan oleh negara seperti kasus kriminalisasi dalam konflik Sumber Daya Alam (SDA) di Sumatra Barat.
“Dampak yang dialami perempuan atas diskriminasi, seperti gunung es yang jauh di dalamnya masih banyak sekali yang tidak terkuak,” ujar Kunthi saat membicarakan data kekerasan yang dialami perempuan, Rabu (12/11).

Kekerasan yang terjadi tidak diimbangi dengan regulasi yang dapat menekan angka kekerasan, disayangkan regulasi ramah perempuan jumlahnya sedikit. Sebaliknya dari hasil temuan Komnas Perempuan di seluruh Indonesia terdapat 365 Kebijakan Diskriminatif, dan 279 diantaranya adalah diskriminasi secara langsung terhadap perempuan.

“Cikal-bakal ini yang melahirkan adanya pemiskinan perempuan, kekerasan, eksploitasi, dan peminggiran perempuan. Tidak luput pula tingginya angka kematian ibu, rendahnya angka keaksaraan perempuan, rendahnya pendapatan serta rendahnya keterwakilan perempuan di ranah publik,” ungkap Kunthi. Ia juga menambahkan bahwa kesadaran ini perlu dibangun bersama untuk pemenuhan hak konstitusional warga negara dalam rangka kesetaraan substantif antara laki-laki dan perempuan.

Sementara itu Niken juga memiliki pendapat tentang kesadaran bersama. “Terpenting bukan hanya menggerakan perempuan untuk berada di ranah publik, tetapi menarik laki-laki untuk berbagi peran bersama,” ujarnya. Ia juga menambahkan tentang  paradigma dalam memandang gender harus diberikan sedini mungkin. Sehingga sadar gender juga perlu untuk menanggulangi tindakan diskriminasi.

Salah seorang peserta seminar Tati P. Suandi angkat bicara, sebagai aktivits di Praxis in community ia mengatakan bahwa khusus di Bandung sudah mulai ada rekonstruksi paradigma anak muda terhadap sex dan gender. Ia menilai bahwa untuk merawat kesadaran gender harus ambil peran antara aktivis dan akademisi untuk bergerak bersama-sama membantu menanggulangi tindak diskriminasi terhadap perempuan.

Advertisements

One thought on “Perempuan dalam Pusaran Diskriminasi

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s