Buruh ; Teriak Lantang dari Kaum Marginal

Gambar

            Basis terendah dari masyarakat Indonesia adalah kaum Buruh. Mereka yang dipandang sebelah mata oleh banyak pihak ternyata berani berjuang untuk mendapatkan hak – haknya . Khususnya di Indonesia keadaan buruh saat ini jauh dari kata sejahtera, indikator utama: upah mayoritas buruh yang masih berada di bawah standar. Ini menunjukan bahwa perjuangan kaum buruh akan terus berlanjut. Pada dasarnya buruh hanya memperjuangkan  hak – hak normatif. Meliputi upah, hak berserikat, hak untuk mendapatkan jaminan kesehatan, pendidikan dll. Perlu diketahui bersama bahwa upah yang ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan UMR (Upah Minimum Regional) wilayah Bandung adalah Rp. 1.388.000 (satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) dengan jam kerja 8 jam perhari. Tapi ironisnya ada saja perusahaan yang sewenang – wenang memberikan upah minimum hanya sekitar Rp. 700.000 (tujuhratus ribu rupiah).  

            Menurut salah seorang advokat yang tergabung dalam Lembaga Bantuan Hukum Kerakyatan (Lembar Rakyat) Asri Vidya Dewi memaparkan sepenggal latarbelakang terjadinya upaya perjuangan oleh kaum buruh. “Kebanyakan dari mereka mempertanyakan tentang upah yang tidak sesuai dengan seharusnya. Kemudian mereka mengadakan sebuah upaya dengan membentuk perserikatan buruh guna memperoleh hak – haknya kembali”. Paparnya ketika ditemui Suaka senin (15/04).

Proses yang berbelit juga tak berpihak pada buruh. Pengaduan kepada Dinas Ketenagakerjaan sering tak digubris, Disinilah awal dari persengketaan antara buruh dan perusahaan. Pengetahuan  minim yang dimiliki oleh buruh dimanfaatkan sedemikian rupa untuk mengelabui serta menghisap  tenaga buruh secara sewenang- wenang.

Ketua FBSI (Federasi Buruh Seluruh Indonesia) Maman Nuriman angkat bicara pada sabtu (13/04). Bahwa ada beberapa poin – poin regulasi yang sering dilanggar oleh pihak – pihak koorporasi. Regulasi pemerintah tentang buruh tertuang dalam UU Ketenagakerjaan No.13 Tahun 2003. Akan tetapi Implementasinya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Disebabkan buruh tidak banyak mengetahui tentang peraturan perburuhan yang seharusnya. Sementara perusahaan tidak mematuhi regulasi yang telah dicanangkan oleh pemerintah

“Dalam hal ini, pemerintah kurang memperhatikan kaum buruh di Indonesia. Adanya regulasi masih belum berpihak terhadap kaum buruh. Pemerintah hanya membuat regulasi, sementara pengawasan terhadap regulasi tersebut sangat minim. Jika pun ada laporan pelanggaran yang terjadi terhadap buruh, prosesnya akan sangat lamban”. Terang Maman Nuriman ketika disinggung tentang regulasi pemerintah.

Selain pemerintah yang tidak berpihak pada kau buruh. Terdapat sebuah intervensi yang dilakukan oleh segolongan orang. Banyak oknum yang membuat yayasan atau perserikat buruh tetapi malah mengintervensi mereka dengan kuat.

“Jadi sangat sulit ketika kita mengajak para buruh bersatu. Karena, buruh-buruh tersebut berada dalam sebuah perserikatan yang dipimpin oleh oknum yang mempunyai kepentingan. Mereka sengaja diciptakan untuk dikotak-kotakkan. Tapi jika kita mau berusaha untuk menciptakan persatuan, saya yakin kemenangan pasti ada ditangan kaum buruh”. Tambah Maman dengan menggebu.

Mayday bukan Sebatas Hari Raya Buruh

Mayday yang jatuh setiap tanggal 1 Mei diperingati sebagai hari buruh. Dalam perspektif historis mayday berawal dari pergerakan kaum buruh di berbagai Negara. Khususnya Amerika, dimana mereka menuntut kesejahteraan bagi kaum buruh. Tuntutan yang mereka ajukan pada umumnya menuntut kesejahteraan dan hak normatif.

Ketika itu jam kerja yang diberlakukan bagi kaum buruh mencapai 18 jam/hari. Poin-poin tersebut mereka perjuangkan sampai-sampai menelan korban jiwa dipihak kaum buruh. Tak hanya di Amerika, bahkan di Eropa juga.

Hari ini, di Indonesia kita bisa menikmati hasil perjuangan kawan-kawan buruh terdahulu. Salah satunya adalah saat ini kaum buruh bisa menikmati 8 jam kerja, 8 jam istirahat, dan 8 jam rekreasi yang dituangkan dalam UU Ketenagakerjaa No.13 Tahun 2003. Walaupun masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum menjalankan serta mematuhi ketentuan undang – undang yang berlaku. Seperti masih diberlakukannya jam kerja lebih atau lembur.

Resolusi yang terus bergulir disetiap mayday tak pernah bosan untuk terus kaum buruh perjuangkan.

Seorang buruh bernama Uben Yunara menuntut harapan sederahana untuk menyambut mayday tahun ini. “Mendapatkan jaminan pekerjaan secara terus menerus tanpa ada ketakutan di PHK, jaminan penghasilan yang bisa mencukupi kebutuhan dan jaminan sosial, jaminan kesehatan bagi buruh dan keluargannya”. Ujar wiraswasta yang beralamat di Baleendah Kabupaten Bandung pada jumat (19/04).

Jurnalis ; Buruh Berita

Berdasarkan undang – undang perburuhan, siapapun yang bekerja kepada seseorang atau sebuah instansi perusahaan dan mendapatkan upah terlepas pegawai kontrak ataupun tetap.

“Wartawan baik itu freelance, kontributor, koresponden atau karyawan tetap di sebuah media. Mengerjakan proses liputan dan mendapatkan upah. Saya kira jika mengacu pada definisi undang undang ketenagakerjaan, jurnalis sudah masuk dalam golongan buruh”. Ujar Ketua AJI Bandung, Zaky Yamani, kamis (18/4).

Menurutnya, kesejahteraan jurnalis di Indonesia masih terbilang buruk. Kesejahteraan seperti upah yang diberikan tergantung pada media yang dinaunginya. Jika ditinjau kondisi secara umum dari Aceh – Papua masih terbilang minim. Khususnya media berbasis daerah.

Penuntutan keadilan atas kesejahteraan buruh baru – baru ini terjadi oleh salah seorang wartawan yang tengah berperkara dengan MetroTV (salah satu stasuin televisi swasta). Luviana berjuang menuntut keadilannya upahnya yang tidak di bayar dari Juni 2012. Padahal menurut UU Tenagakerja No.32 Tahun 2003. Buruh yang berperkara dengan perusahaan harus tetap diberikan hak atas upahnya.  

Kasus Luviana yang mencuat bukan hanya berlandaskan upah yang tidak dibayar. Tetapi ketika adanya sebuah pelarangan untuk pembentukan serkat buruh di lingkungan Metrotv.

Intervensi yang  diberlakukan oleh pemilik modal kepada jurnalis dan pekerja media menjadikan mereka menjadi tidak bebas untuk bersuara. Semua harus bersuara sama, yaitu mengikuti kehendak dari pemilik modal. Efek yang lainnya, selain tidak boleh bersuara, jurnalis dan pekerja media juga tidak boleh berorganisasi atau berserikat.

 “Ada kalimat yang keluar dari manajemen redaksi ketika ada jurnalis yang protes: “ Take it or leave it” (Tinggal disini atau pergi kalau tak mau).” Papar Luviana via email pada Suaka, jumat (19/04).

Diperlukan sebuah keberanian yang benar – benar nyata. Sehingga kaum buruh benar – benar bisa bangkit dan merampas kembali hak – haknya. Luviana menjadi salah satu contoh buruh yang berani mempertanyakan dan meminta haknya. 

“Ketika sedang meliput, jurnalis menjadi orang yang paling berani menghadapi ancaman alam, negara atau bahaya lainnya. Namun di sisi yang lain, mereka menjadi orang yang bertekuk lutut di depan pemilik atau pengusaha media”. Pungkas Luviana.

Hal tersebut menjadi tugas kita bersama. Guna  meningkatkan kesadaran akan hak yang harus di penuhi perusahaan terhadap buruh dan kita tak perlu takut untuk memintanya, jika tidak dipenuhi. Karena intervensi – intervensi semacam itulah yang harus terus dilawan. Dengan berupaya untuk meningkatkan pengetahuan pada buruh. Tak ada yang tidak mungkin jika semuanya bersatu, berupaya memperjuangkan untuk kaum buruh agar kesejahteraannya lebih baik. 

 

*Untuk Tabloid SUAKA edisi Juni 2013

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s